Reformasi Indonesia Jatuh Dalam Rezim Oligarkis

Reformasi tahun 1998 boleh dikatakan sebagai reformasi demokratik, di mana rakyat dengan penuh antusias meruntuhkan rejim otoriter Soeharto dan memasuki era demokrasi. Namun, dalam perjalanannya, demokrasi ini justru jatuh menjadi rejim oligarkis. Hal ini dikatakan oleh Yustinus Patris Paat, alumnus Sekolah Tinggi Filsafat (STF) Driyarkara dalam sebuah diskusi terbuka di kampus STF, Senin (26/12/2012).

Diskusi bertajuk “Hatred of Democracy” ini yang terlaksana atas kerjasama Senat Mahasiswa dengan kelompok diskusi AGORA Driyarkara berusaha menggali pemikiran salah satu filsuf Perancis, Jacques Ranciere.

“Menurut Ranciere dalam rejim yang oligarkis, banyak orang mengkritik demokrasi aktual. Para pengkritik ini menuduh demokrasi sebagai biang keladi terjadinya anarki individu dan totalitarianisme. Demokrasi yang menekankan kesetaraan dituduh sebagai perpanjangan  tangan kaum kapitalis dan menciptakan warga negara yang konsumeristik dan individualistik. Inilah alasan masuk akal mengapa para pengkrtik demokrasi membenci demokrasi,” kata Yustinus.

Dalam konteks Indonesia, menurut Yustin, pertama-tama yang perlu disadari, bahan mentah refleksi Ranicere tentang demokrasi adalah situasi Perancis. Kesetaraan merupakan salah satu semboyan revolusi Perancis. Pemerintah Perancis sudah mengusahakan banyak hal agar warga negaranya setara.

“Kondisi tersebut memang sangat berbeda dengan kondisi Indonesia di mana ketidaksetaraannya justru sangat kental”, katanya.

Ia mengungkapkan, di Indonesia kaum oligarki sangat mudah diidentifikasi. Umumya, mereka  merupakan kombinasi dari pejabat publik, para kapitalis dan militer.

“Mereka berusaha untuk melanggengkan kekuasaanya dan melakukan relasi dominatif sehingga tidak heran kalau dunia politik kita hanya dikuasai sekelompok orang saja, seperti dinasti SBY, dinasti Megawati, dinasti Bakrie, dinasti Gus Dur dan lain-lain. Dan persis inilah yang perlu dilawan. Demokrasi dalam arti yang sebenar-benarnya bukanlah oligarki. Demokrasi adalah daya yang terus menerus dilakukan untuk menentang segala relasi dominatif oleh siapa pun dan dalam bentuk apapun”, jelasnya.

Ia mengingatkan, “Rancière mengajak dan mengingatkan kita akan cita-cita yang sudah tertuang dalam Pancasila di mana kita mempunyai akses yang sama dan setara untuk aktif dalam dunia ekonomi, politik, sosial bahkan dalam bidang religius untuk berbuat baik sesuai dengan ajaran agama dan kepercayaa.”

Yustinus juga menambahkan bahwa pemikiran Ranciere tentang kesetaraan sebagai titik berangkat dalam menghadapi realitas ketidaksetaraan sangat relevan diterapkan dalam dunia pendidikan, politik dan ekonomi sehingga bisa mencapai emansipasi.

“Misalnya, seorang guru harus menyadari bahwa muridnya adalah subjek yang setara dengannya sehingga guru akan membuka ruang kepada muridnya untuk bertanya, berkreatif dan berdiskusi. Seorang pemimpin harus menyadari bahwa dia menjadi pemimpin lantaran ada orang yang setara yang dipimpinnya yang mengizinkan dan mengakuinya sebagai pemimpin. Seorang pengusaha harus manyadari bahwa dia menjadi pengusaha karena ada buruh atau pekerja yang mengakuinya sebagai pengusaha”.

Ia menegaskan, dengan titik pijak kesetaraan ini, maka relasi yang terjadi bukanlah relasi dominatif tetapi relasi emansipatif.

  Oktaviano Donald, dalam   http://www.theindonesianway.com/reformasi-indonesia-jatuh-dalam-rezim-oligarkis/